Kebijakan ini dilakukan usai Taliban mengangkat menteri keuangan baru Gul Agha Akhund yang merupakan eks kepala amil zakat Taliban.
Pemerintahan sebelum Taliban mengenakan tarif atau bea masuk yang tinggi dari produk minyak Iran untuk menekan impor dari Iran yang dikenai sanksi ekonomi oleh AS.
Namun dengan kondisi pemerintahan Taliban yang belum diakui AS, maka tidak ada kewajiban bagi pemerintahan untuk mematuhi sanksi AS.
AS, Kanada dan beberapa negara G7 saja sudah membicarakan potensi sanksi sebelum pembicaraan pengakuan dilakukan.
Pengurangan bea masuk ini membuat produk minyak dari Iran akan semakin bersaing dengan produk dari Turkmenistan dan Uzbekistan.
Produk minyak dari Iran kebanyakan didistribusikan ke wilayah selatan dengan kota besar Kandahar. Sementara produk dari Turkmenistan dan Uzbekistan yang biasanya untuk bahan bakar pesawat dan lain sebagainya lebih menguasai kota-kota dekat perbatasan kedua negara.
Sebagaimana Pakistan, ekonomi Iran diperkirakan akan mendapat pasar baru yang cukup besar di era Taliban dan itu bisa berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang positif kedua negara.
Sebelumnya PM Pakistan Imran Khan di akun Twitter memposting tingkat kepercayaan usaha yang tinggi usai Taliban berkuasa. Produk Pakistan diperkirakan akan semakin mudah masuk ke Afghanistan. (Baca selanjutnya)
Sebelumnya, Ashraf Ghani lebih membuat keseimbangan dengan mempermudah masuknya produk dari India melalui pelabuhan laut di Iran.
Jika hambatan untuk produk Pakistan dikurangi Taliban maka Islamabad dapat bersaing lebih fair dengan India merebut pasar Afghanistan.
Pakistan dan Iran juga dapat mendorong perusahaan mata uang digital mereka memasuki pasar Afghanistan yang kini sektor perbankannya nyaris ambruk karena kebijakan AS dkk.
Ketergantungan pada ATM dan perbankan yang tutup selama konflik akan dikurangi karena proses transaksi dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan modal HP.
0 comments:
Post a Comment