Tentang Dana Ketahanan Energi

BeritaDEKHO - Pemerintah memutuskan untuk mulai menghimpun Dana Ketahanan Energi (DKE) melalui pemungutan premi deplesi (pengurasan) atau depletion premium energi fosil. Keputusan tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) 30/2007 tentang Energi beserta aturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Tanggapan pro maupun kontra mengenai DKE bermunculan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan bahwa itu wajar saja. “Bisa dimengerti karena ini kan hal baru. Yang penting kita akan tunjukan cara pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan transparan,” jelasnya.

Menjawab tantangan baru

Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini sudah jauh berbeda dibanding sekian tahun lampau. Produksi minyak mentah terus menurun. Ditambah dengan kilang minyak yang sudah tua-tua dan hanya mampu memenuhi separuh dari kebutuhan, tak ayal impor minyak mentah terus meningkat. Pada sisi lain, potensi energi baru terbarukan (EBT) Indonesia yang sedemikian berlimpah belum terolah secara baik padahal itu amanat UU Energi.

Mengingat tantangan yang sudah berbeda tersebut, pendekatan dan paradigma pengelolaan energi Indonesia hari ini dan ke depan juga harus berbeda. Yang tidak tepat pada masa lalu, tentu harus dikoreksi, yang baik, dipertahankan.

“Rezim subsidi” harus secara bertahap digeser menjadi “rezim netral subsidi”, dan suatu saat dikenakan pungutan premi atas bahan bakar minyak (BBM). Beban keuangan negara harus diprioritaskan untuk belanja yang lebih produktif, seperti prasarana kesehatan dan pendidikan.

Secara berangsur-angsur, amanat UU 30/2007 coba diwujudkan. Salah satunya berupa telah tersusunnya Kebijakan Energi Nasional yang merupakan amanat pasal 11 ayat (2) dan pasal 30.

Menurut Menteri Sudirman, DKE ditujukan untuk mendorong eksplorasi agar laju/tingkat deplesi (depletion rate) cadangan kita bisa ditekan sedemikian rupa. “Kita perlu menggencarkan eksplorasi agar tahu cadangan kita secara akurat,” ujarnya.

Selain itu, DKE diarahkan pula untuk membangun prasarana cadangan strategis serta energi berkelanjutan, yakni energi baru dan terbarukan (EBT).

Dikutip dari Esdm.go.id, dari sisi kebutuhan kita, yang paling mendesak untuk disediakan adalah dana stimulus untuk membangun EBT. Dana stimulus juga dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas), panas bumi, serta batu bara karena investasi eksplorasi sedang mengalami penurunan.

Selazimnya uang negara, DKE akan disimpan oleh Kementerian Keuangan dengan otoritas penggunaan berada di kementerian teknis, yakni Kementerian ESDM. Adapun auditnya, secara internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan pasti akan mengaudit juga.

Adapun jika problem DKE terletak pada mekanisme pemungutan dan pengelolaan, serta jika memang harus masuk dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Menteri Sudirman, solusinya tak terlalu sulit. Pemerintah akan mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme APBN-Perubahan.

“Kita perlu mengatur secara khusus tata-cara pemungutan dan pemanfaatan DKE, termasuk prioritas pemanfaatannya. Pada Januari 2016 nanti, kami akan mengonsultasikannya kepada Komisi VII DPR,” ungkap Menteri Sudirman.

Dasar aturan premi deplesi

Pada kesempatan berbeda Andang D. Bachtiar Ketua Komite Eksplorasi Nasional sekaligus Anggota Unsur Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional menjelaskan tentang dasar aturan premi deplesi.

Andang menegaskan, jika DKE yang dimaksud Menteri ESDM itu adalah dana untuk menjamin ketersediaan energi, termasuk energi terbarukan, maka pengambilannya dari energi fosil sebagai "premi deplesi" telah diatur pula dalam PP 79/2014.

“Dalam PP 79/2014, khususnya di pasal 27, ayat-ayatnya sudah memuat ketentuan tentang depletion premium tersebut,” jelas Andang.

Pada pasal 27 ayat 6 disebutkan bahwa, premi deplesi energi fosil itu, selain diperuntukkan bagi pengembangan EBT, sumber daya manusia, penelitian-pengembangan, dan infrastruktur pendukung, juga untuk kegiatan eksplorasi migas.

“Pasal 27 ayat 5 mengatur bahwa penguatan pendanaan yang dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan paling sedikit antara lain dengan menerapkan premi pengurasan energi fosil untuk pengembangan energi,” papar Andang.

Adapun ayat 3-nya berbunyi: “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong penguatan pendanaan untuk menjamin ketersediaan energi, pemerataan infrastruktur energi, pemerataan akses masyarakat terhadap energi, pengembangan industri energi nasional, dan pencapaian sasaran penyediaan energi serta pemanfaatan energi. (red2)
Share on Google Plus

About red 2

Berita Dekho (www.beritadekho.com) merupakan media nasional yang pada awalnya didirikan untuk mempromosikan potensi alumni Indonesia yang pernah kuliah dan menimba ilmu di India dan negara-negara Asia Selatan. Lihat info selanjutnya di sini

0 comments:

Post a Comment

loading...