Kerangka kerja tersebut berlaku untuk empat tahun ke depan, termasuk dukungan dari tiga lembaga Kelompok Bank Dunia, yaitu International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investement Guarantee Agency (MIGA).
Bank Dunia dalam keterangan resminya pada Selasa (1/12) lalu mengungkapkan, kerangka kerja kemitraan ini dibuat selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telat ditetapkan Pemerintah Indonesia. Selain itu, kerangka kerja ini juga dibuat melalui proses konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan, dan sektor swasta.
Dikutip dari Kemenkeu.go.id, tujuan utama dari kerangka kerja kemitraan ini adalah sebagai landasan operasional Kelompok Bank Dunia dalam mendukung Pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan bersama mengentaskan kemiskinan ekstrem, meningkatkan kesejahteraan serta membagi kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia secara lebih luas.
“Kelompok Bank Dunia menyambut baik dukungan baru ini dan komitmen Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan secara lebih luas, melalui investasi pada program-program infrastruktur dan layanan umum seperti kesehatan, serta program perlindungan sosial yang akan membantu masyarakat miskin secara langsung,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves.
Sebagai informasi, kerangka kerja kemitraan ini memberi fokus pada enam bidang kerja sama antara Kelompok Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, sektor swasta dan mitra pembangunan lainnya. Enam bidang kerja sama tersebut bertujuan untuk mendukung pertama, program infrastruktur nasional yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perbaikan taraf hidup masyarakat Indonesia. Kedua, sektor energi untuk meningkatkan energi berkelanjutan dan menghubungkan akses listrik kepada jutaan keluarga. Ketiga, program untuk membangun ekonomi maritim dan memperbaiki perhubungan.
Keempat, upaya pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan lebih banyak dan membelanjakannya secara lebih efektif. Kelima, pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik di bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan air. Terakhir, manajemen pertanahan holistik untuk melindungi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar, termasuk upaya menghentikan kebakaran lahan gambut dan deforestasi untuk mengurangi emisi karbon dan membangun mata pencaharian yang berkelanjutan untuk masyarakat miskin. (red2)
0 comments:
Post a Comment